Muara Enim, Jumat 12 September 2025 – Kondisi Jalan Lintas Nasional yang menghubungkan Muara Enim – Baturaja kian memprihatinkan. Kerusakan parah di sejumlah titik jalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam atau usia jalan, namun diduga kuat terdapat unsur kesengajaan dari pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Selatan.
Banyak video yang tengah viral di media sosial memperlihatkan aksi protes warga sepanjang jalan yang menanam pohon pisang dan tanaman lainnya di tengah jalan sebagai bentuk simbolik kekecewaan dan kritik keras terhadap pemerintah. Warga menilai pemerintah lamban dan terkesan abai dalam menangani kerusakan jalan yang semakin parah.
Ironisnya, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pihak-pihak berwenang seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas proyek, maupun Kepala Dinas PUPR Sumsel. Warga menyebut, kerusakan jalan diperparah oleh lalu-lalang kendaraan angkutan batubara—baik yang legal maupun ilegal—yang dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan ketat. Dinas Perhubungan di tingkat kabupaten dan provinsi pun dinilai pasif dan tidak menunjukkan upaya tegas dalam menertibkan angkutan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Ke mana perginya anggaran perawatan jalan nasional yang dikucurkan oleh pemerintah pusat? Dugaan kongkalikong mulai mencuat ketika sejumlah awak media dan organisasi masyarakat sipil mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, namun justru mendapatkan perlakuan tidak etis—seperti pemblokiran nomor WhatsApp oleh oknum Satker dan PPK.
Berdasarkan temuan-temuan ini, media bersama organisasi masyarakat sipil (ormas) mendesak aparat penegak hukum, seperti:
Kapolda Sumatera Selatan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam pembiaran kerusakan jalan nasional ini, termasuk pengawas proyek, PPK, Satker Jalan Nasional, Kepala Dinas PUPR Sumsel, dan Dinas Perhubungan di berbagai tingkatan.
Masyarakat berharap kerusakan ini tidak terus berlarut-larut. Infrastruktur jalan yang rusak bukan hanya menghambat mobilitas dan ekonomi, tapi juga membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan.
Kami juga memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, untuk segera mengambil tindakan nyata demi perbaikan jalan tersebut yang kini sudah seperti “kolam ikan”.
Kami, sebagai bagian dari kontrol sosial, juga menduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran perbaikan jalan. Upaya konfirmasi kepada pihak PUPR Provinsi Sumatera Selatan telah kami lakukan, namun mereka terkesan menghindar dari pertanyaan media.
(MB – PKRI)
