Ratusan aktivis dan organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Muara Enim menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menyikapi viralnya rekaman oknum anggota DPRD yang diduga memamerkan aksi sawer uang kepada penyanyi dangdut di atas panggung. Aksi tersebut dinilai melukai hati masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit serta kebijakan efisiensi anggaran.
Muara Enim Gelombang protes dari ratusan aktivis dan organisasi masyarakat (ormas) diperkirakan akan pecah dalam waktu dekat di Kabupaten Muara Enim. Aksi tersebut dipicu oleh beredarnya video dan kesaksian publik mengenai oknum anggota DPRD Muara Enim yang diduga dengan sengaja melakukan aksi pamer sawer uang kepada seorang penyanyi dangdut ibu kota saat menghadiri sebuah acara hiburan.
Para aktivis menilai tindakan itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga mencederai perasaan masyarakat. Mereka menilai oknum anggota dewan tersebut seharusnya diberikan sanksi tegas, termasuk wacana pergantian antar waktu (PAW). Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, serta dorongan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, aksi pamer uang oleh wakil rakyat dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan sosial dan moral.
“Perilaku itu sangat melukai hati rakyat. Di saat masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, para wakil kita justru mempertontonkan kemewahan dengan menyawer uang di atas panggung,” tegas seorang perwakilan aktivis dalam keterangan pers.
Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat akan mendatangi Gedung DPRD Muara Enim untuk menyampaikan protes resmi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mereka juga berencana meneruskan laporan tersebut ke ketua umum partai politik yang menaungi oknum anggota dewan terkait.
Selain meminta klarifikasi, para aktivis dan ormas menuntut agar aparat penegak hukum serta lembaga internal dewan menyelidiki sumber dana yang digunakan dalam aksi sawer tersebut.
“Kami meminta agar aliran dana itu diusut dan ditelusuri secara terbuka. Publik berhak tahu apakah uang yang disawer itu berasal dari kantong pribadi atau justru bersinggungan dengan anggaran yang tidak semestinya,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa ini diklaim sebagai upaya moral untuk mengingatkan para wakil rakyat agar kembali pada fungsi utama mereka: memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjaga integritas, dan menunjukkan sikap yang layak sebagai pejabat publik.
(Herman)
